Dibuang Sayang: Normalisasi Sungai Ciliwung: Antara Sains dan Sosial

Dosen gue pernah di suatu hari disaat dinosurus masih hidup bersama manusia, memberikan tugas untuk tiap anak menceritakan isu lingkungan yang sedang terjadi saat itu. Tema bebas, dan bebas terjadi di mana saja. Gue pikir "What a nice task" dan dengan semangat api membara gue nyari tema apa yang mau gue ceritain di depan kelas. Dan gue sampai bikin rangkumannya segala. Tapi seperti yang kita tahu... hidup itu kadang penuh misteri. Ibunya LUPA. Dan tentunya gue bukan tipe anak macem maniak sains yang ngingetin guru di kelas bahwa ada PR dan menjadi common enemy sekelas. So, here they are.. darft cerita yang batal gue ceritakan di depan kelas T.T

Normalisasi Sungai Ciliwung: Antara Sains dan Sosial

Oleh Nur Novilina Arifianingsih

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Teknik Lingkungan ITB

gambar diambil dari http://sinarharapan.co/sh_img/15/08/22/l/150822030ciliwung.jpg

Seperti yang kita ketahui pada tanggal 20 Agustus yang lalu terjadi bentrok yang sangat hebat antara warga Kampung Pulo dan satgas di bawah komando Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini terkait dengan rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menormalisasi Sungai Ciliwung yang merupakan sungai utama yang melewati Jakarta, Bogor dan Depok. Sungai Ciliwung memiliki panjang aliran hampir 120 km  dan daerah aliran sungainya sebesar 387 km persegi. Namun karena semakin padatnya penduduk di Jakarta menyebabkan berkurangnya daya tampung Sungai Ciliwung, dari yang seharusnya 570 m3 menjadi hanya 200 m3. Inilah yang menjadi penyebab banjir di ibu kota setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah melakukan normalisasi yaitu dengan melebarkan Sungai Ciliwung. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Suangai Ciliwung-Cisadane, Iskandar akan dilakukan pelebaran sungai dari 20 meter hingga 35-50 meter, yaitu dengan menambah 6-8 meter dari bibir sungai. Tentunya hal ini berakibat pada penggusuran warga Kampung Pulo yang juga telah menghuni kawasan di daerah pinggiran Ciliwung itu selama puluhan tahun. Warga Kampung Pulo ini menolak untuk dipindahkan. Maka upaya normalisasi ini bentrok dengan konflik sosial.

Warga menolak pindah karena pemerintah DKI Jakarta menolak untuk membayar ganti rugi tanah yang diakui sebagai tanah negara. Meskipun beberapa di antara mereka memiliki surat tanah yang berlaku di masa belanda dan di turunkan dari generasi ke generasi. Namun saat ini surat tanah itu tidak berlaku tanpa adanya girik dari Badan Pertanahan Nasional. Tentunya warga Kampung Pulo tidak mampu mengurus akte tanah yang memerlukan biaya sekitar 30-60 juta itu.

Basuki Tjahya Purnama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa warga Kampung Pulo hanya ingin mentahnya saja. Pemerintah DKI Jakarta sudah berbaik hati menyediakan rumah susun dengan kamar 1,5 kali lipat lebih besar dari tempat mereka dahulu. Salah satu LSM yang telah melakukan survey di Sungai Ciliwung sejak tahun 2009 memberikan usulan lain yaitu pembuatan Kampung Susun yaitu sebuah kampung dengan rumah panggung di daerah bantaran Sungai Ciliwung sehingga pada saat musim hujan dan air meluap, warga dapat meminimalkan dampaknya. Usul ini pada tahun 2014 disetujui oleh Ahok, namun belakangan Ahok mencabut rencananya untuk mendirikan kampung susun yang rencananya akan ditempati oleh warga Kampung Pulo setelah proses pelebaran ini. Dan masalah ini masih belum menemukan titik terang. Meskipun pada akhirnya, warga Kampung Pulo berhasil dipindahkan namun pada kenyataannya terjadi kerusakan sosial seperti meningkatnya stres yang terjadi pada warga Kampung Pulo yang sekarang mendiami rumah susun.

gambar diambil dari http://nawaberita.com/wp-content/uploads/2015/08/Pembongkaran-di-kp-Pulo-rusuh.jpg

Seringkali permasalahan di lapangan muncul karena faktor-faktor yang tidak kita pelajari di kampus, yaitu masalah sosial. Sehingga diperlukan suatu pemahaman dan kompetensi dalam bidang ini karena sejatinya kita menginginkan perkembangan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dengan tiga poin penting yaitu kebaikan ekonomi, sosial dan lingkungan.